Mamujuekspres.com|MAMUJU| — Pemprov Sulbar melalui Dinas Pangan mendorong penguatan rantai pasok komoditas pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 melalui Rapat Koordinasi bertempat di Ruang Rapat Dinas Pangan Sulbar, Rabu, 25 Februari 2026.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dalam memastikan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan Program MBG Tahun 2026 melalui penguatan sistem rantai pasok pangan.
Hadir Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Hamdani Hamdi, Karo Ekbang Firman, Pimpinan PT Ciomas Adisatwa Region Unit Mamuju Muammar Hakim, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Sulbar Hasri dan Tenaga Ahli Abd. Waris Bestari dan Hajrul Malik.
Fokus utama rapat tersebut adalah penguatan rantai pasok komoditas strategis, yakni beras, daging ayam, dan telur ayam, agar terbangun sistem yang terintegrasi dari sisi produksi hingga distribusi dan pemetaan potensi produksi daerah, kesiapan pelaku usaha, pola kemitraan, serta mekanisme distribusi yang efektif guna memastikan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki mengatakan rapat ini bertujuan agar komoditas pangan lokal dapat terserap secara optimal dalam penyediaan kebutuhan Program MBG Tahun 2026 agar menjamin pemenuhan gizi masyarakat serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal, kata Suyuti.
Dalam forum tersebut ditegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna meminimalisir hambatan distribusi serta memastikan keterhubungan antara produsen lokal dan titik penyaluran program. Aspek keamanan pangan turut menjadi bagian pendukung dalam rantai pasok untuk menjamin komoditas yang disalurkan tetap memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Selain itu, diharapkan terbangun sinergi antara Pemda, instansi teknis, dan pelaku usaha, sehingga sistem rantai pasok pangan di Sulbar semakin solid dalam mendukung keberhasilan Program MBG Tahun 2026 sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. (ist)
Komentar