Mamujuekspres.com|JAKARTA|– Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, untuk memastikan Sulbar memperoleh akses dan kompensasi skema pendanaan lingkungan nasional, terutama potensi karbon dan kawasan konservasi yang mencapai lebih 1 juta hektar di Sulbar, Rabu 5 November 2025.
Gubernur Sulbar di dampingi Sekdaprov Sulbar Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan Sulbar memiliki kekayaan sumber daya alam dan tutupan hutan yang signifikan, namun belum mendapatkan manfaat fiskal sesuai kontribusinya terhadap penyerapan karbon nasional.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” ujar Suhardi Duka.
Gubernur SDK mengungkapkan, Pemda siap menyiapkan proposal program berdasarkan rencana FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang menjadi skema prioritas pendanaan BPDLH. Kedua program ini termasuk dalam portofolio utama pendanaan hijau Indonesia dengan total mencapai USD 1,72 miliar.
Selain itu, SDK juga menyoroti peluang pembiayaan untuk kelompok tani hutan (KTH) melalui skema pinjaman berbunga ringan 3% dengan jaminan pohon produktif, sebagai dukungan langsung bagi masyarakat penjaga hutan.
“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain itu SDK menyinggung potensi pemanfaatan Disaster Fund atau Dana Bencana yang dikelola BPDLH untuk membayar asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana, termasuk kemungkinan pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih. (Rls/red)
Komentar