Mamujuekspres.com|MAMUJU| – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulbar dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah TA 2026 di kantor gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025.
Rakor dirangkaikan penandatanganan antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab se-Sulbar dan BPJS kesehatan kedeputian IX tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi peserta bukan pekerja dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menekankan apapun kebijakan pemerintah pusat pihaknya siap menerimanya, kita tidak ingin membangkan dengan pemerintah pusat, kebijakan harus di terima,” ujarnya.
Dijelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah hampir 1 Triliun per provinsi tentu sangat berdampak di enam Kabupaten. Prov Sulbar kurang lebih Rp 330 M defisit dengan pengurangan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp 206 M di tambah pemotongan tahun berjalan Rp 130 M, totalnya kurang lebih Rp 330 M, jelas SDK.
Meski demikian, Gubernur Suhardi Duka pastikan beberapa sektor pelayanan dasar akan tetap dipertahankan, seperti pendidikan jadi prioritas, tidak boleh tidak jalan, hak-hak guru di berikan tidak boleh di kurangi terhadap pembiayaan pendidikan”.
Demikian juga sektor kesehatan jadi prioritas pihaknya komitmen bersama 6 Bupati se-Sulbar saling bergotong royong mempertahankan Sulbar tetap menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) cakupan JKN, jelasnya. (Rls/red)
Komentar