Mamujuekspres.com|MAMUJU|– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana menyebut perlunya investasi bidang kesehatan dalam pegembangan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Junda, ketika membuka Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan, Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Aula Andi Depu Gedung Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 16 Juni 2025.
Hal ini sejalan Misi ketiga Panca Daya Sulbar yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter.
Junda menyebut 3 kelompok sasaran super prioritas penanganan stunting, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui pasca melahirkan, dan Bayi Usia 0-23 bulan (baduta), termasuk dalam Pengasuhan masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 Hari Masa Kehamilan + 730 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun) merupakan periode emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak,” jelasnya.
Selain itu, Junda ungkapkab angka kenaikan prevalensi stunting yang signifikan 2024, menjadi 35,4 persen dan provinsi ketiga tertinggi di Indonesia saat ini.
Berdasarkan Data Sistem Aplikasi Online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), persentase penimbangan balita sangatlah rendah di posyandu.
“Rata- rata balita diukur atau ditimbang setiap bulan hanya 65,69 persen. Artinya dari 100 balita, hanya 65 anak yang datang ke posyandu”.
Hal ini membuktikan bahwa data E-PPGBM tidak mewakili keseluruhan sasaran yang seharusnya diukur.
Junda menyebut 9 tantangan dihadapi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
<span;>1. Komitmen politik pemimpin penting, tapi perlunya dibarengi program riil di lapangan, 2. Penajaman dan peningkatan cakupan program perlu dilakukan, 3. Perlu peningkatan kapasitas dan pendampingan, 4. Keterlibatan multi stakeholder perlu dikoordinasikan, 5. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis data, 6. Pemantauan dan evaluasi terintegrasi sebagai konsep yang ideal, 7. Perubahan perilaku yang tidak mudah dan perlu waktu, 8. Konvergensi mudah diucapkan, namun sulit diwujudkan dan 9. Keterlibatan lembaga non pemerintah yang memerlukan acuan pelaksanaan program. (Rls/red)
Komentar