oleh

Lokakarya Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Kawasan Transmigrasi Sulbar

Mamujuekspres.com|MAKASSAR|–Penataan Batas Persetujuan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Amdal, UKL UPL) Kawasan Transmigrasi di Sulbar berlangsung di Makassar. Hal tersebut di ungkapkan Kadis Transmigrasi Sulbar H.Ibrahim, S.Pd, M.Si kepada media ini, Senin 16 Oktober 2023

Kegiatan tersebut bertemakan “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai Regulasi dan Mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Klarifikasi Areal Penggunaan Lain dan Rencana Penyerasian Lingkungan Kawasan Transmigrasi di Sulawesi Barat”.

Lokakarya di hadiri Tenaga Ahli Pratama BPKHTL Wil.VII Makassar, Ir. Maryuna Pabutungan, M.P,  Kasie Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKH Wil VII Makassar, Suleman Patiung, S. Hut, M. S.P dan Kasie PKH BPKH Wil VII Makassar, Ribka L.L. Linggi, S.Hut., MP.

Dikatakan, mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kawasan hutan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Kegiatan ini di hadiri Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Transmigrasi Kabupaten, Kadis LHK Kab. Polman, PTSP, dan Konsultan Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi, Konsultan Indentifikasi Calon Areal Transmigrasi, serta Konsultan Analisis Dampak Lingkungan.

“Materi Pembahasan peningkatkan Kapasitas SDM dan Kepatuhan Penataan, Persetujuan Batas Kawasan Hutan sebelum memulai pembukaan Lahan yang berdekatan atau beririsan dengan Kawasan Hutan Lindung, HPT, atau HPK, penegasan ini berlaku bagi pekerjaan Sapras dan Jalan yang berdekatan wilayah Kawasan Hutan, Tata Lingkungan, baik Amdal, UKL UPL (Permen DLHK No 4 Tahun 2021).

Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar H.Ibrahim, S.Pd, M.Si, sangat konsen dengan tata kelola Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Hutan untuk mendorong pelaku usaha tertib administrasi dan tertib pelaksanaan penggunaan Kawasan Hutan yang Legal sesuai aturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Kerjasama ini merupakan Kolaborasi dengan Dinas Transmigrasi Sulbar dalam Penataan Persetujuan Batas Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan BPKHTL, DLHK sebagai bentuk Percepatan Penyusunan Tata Ruang Desa Kawasan Transmigrasi untuk memperoleh (SHM) dan percepatan Pembukaan Akses Jalan Penghubung antar Desa, Kabupaten dan Provinsi melalui Kawasan Hutan untuk membuka keterisolasian daerah di Sulbar, ujar Ibrahim. (ndi)

Komentar

Update Terbaru