Mamujuekspres.com–Provinsi Sulbar memiliki ratusan jumlah desa yang tersebar pada 6 Kabupaten, sehingga perlu mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP).
PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya ia mendorong pentingnya kolaborasi DDP, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data, karena data digunakan untuk mengambil kebijakan skala prioritas, ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, PJ Gubernur Sulbar akan menemui sejumlah instansi kementerian lembaga, Jumat 4 November 2022 membahas kesiapan DDP,.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Dikatakan, pihaknya sudah melakukan pencacahan data di 45 Desa, menyusul 530 Desa di Sulbar untuk mengadopsi program DDP, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar,” pungkasnya. (rls)
Komentar