oleh

Pj.Gubernur Sulbar, Fasilitasi Dan Sinkronisasi Regulasi Tata Niaga Sawit

Mamujuekspres.com-Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik menegaskan akan mengupayakan perbaikan tata niaga tandan buah segar (TBS) untuk melindungi petani sawit dan industri pengolahan, khususnya di Sulawesi Barat, usaha kebun sawit mempengaruhi hajat hidup orang banyak sehingga dibutuhkan kecermatan mendalam,” kata Akmal Malik, Jumat (17/6/22).

Data luas areal perkebunan  sawit di Sulbar 2019 mencapai 152.475 ha meliputi Kab. Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu di dominasi kebun sawit milik rakyat atau swadaya, menurut Gubernur penting untuk memperjuangkan hak petani dan mengatur tata niaga yang tidak hanya menguntungkan perusahaan sawit tapi juga para petani.

Upaya perbaikan harga TBS dan tata niaga antara pekebun sawit dan industri, diatur melalui Permen Pertanian RI Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tapi masih perlu diselaraskan beberapa norma yang multi tafsir.

“Kemendagri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah akan memfasilitasi penyelarasan tersebut,” kata Akmal yang masih menjabat Dirjen Otoda Kemendagri.

“Penetapan harga tandan buah segar sawit harus di fasilitasi oleh pemerintah provinsi, untuk mengatur tata niaganya dan kebijakan yang mengatur keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang tidak memiliki areal perkebunan sawit serta penerapan sanksi,  ujar Akmal. (rls/m2)

Komentar

Update Terbaru